Kementerian Keamanan dan Kementerian Kesehatan dan Luar Negeri telah bertemu untuk membahas bagaimana usulan kontroversial untuk mengobati warga Palestina akan berjalan.
Pemerintah Indonesia sedang menyusun rencana untuk merawat Ribuan orang dari Gaza yang dilanda perang. Dengan mengadakan serangkaian diskusi antar-kementerian untuk membahas logistik, legalitas dan implikasi kebijakan luar negeri terkait proposal yang sangat sensitif tersebut, menurut seorang pejabat senior pemerintah.
Indonesia mengumumkan awal bulan ini akan memberikan bantuan medis sementara, kepada Ribuan warga Palestina dari Gaza, dengan Pulau Galang yang tak berpenghuni diidentifikasi sebagai salah satu lokasi yang memungkinkan. Terletak tepat di Selatan Singapura, pulau ini dulunya merupakan bekas Kamp Pengungsi Vietnam dan baru-baru ini menjadi rumah sakit pandemi.
Di Indonesia yang penduduknya mayoritas Muslim, negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel dan telah lama menjadi pendukung setia negara Palestina, pejabat pemerintah enggan memberikan rincian apa pun dan mengatakan itu hanyalah salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.
Namun, mencerminkan tingkat keseriusan usulan tersebut, berbagai kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Keamanan dan Kementerian Kesehatan dan Luar Negeri telah bertemu untuk membahas bagaimana usulan itu akan dilaksanakan, kata Dave Lakono, Wakil Ketua Komisi I Parlemen, yang mengawasi pertahanan dan urusan luar negeri.
“Diskusi-diskusi ini berfokus pada kelayakan logistik, kesiapan medis dan kerangka hukum,” ujar Laksono. “Komisi I juga telah diberi pengarahan tentang implikasi strategisnya, khususnya terkait postur kebijakan luar negeri Indonesia dan stabilitas regional.”
Rencana pada tahap ini masih bersifat “eksplorasi”, ujarnya, dengan Pulau Galang diidentifikasi sebagai salah satu lokasi karena penggunaan historisnya untuk tujuan kemanusiaan dan infrastruktur yang ada.
Lokasi lain, termasuk fasilitas di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dekat dengan rumah sakit besar dan pusat logistik juga sedang dipertimbangkan, katanya.
Pemerintah Indonesia tampaknya tengah mempertimbangkan beberapa kemungkinan, dengan penggunaan rumah sakit militer besar di Jakarta, dan juga sebuah lokasi di Yordania, sebuah negara yang memiliki hubungan sangat kuat dengan presiden Indonesia Prabowo Subinatio, yang juga diangkat selama diskusi tingkat menteri, menurut seorang pejabat senior yang memiliki pengetahuan langsung tentang pembicaraan tersebut.
Para pejabat mengakui bahwa rencana ini akan sensitif secara politik, dengan beberapa pemimpin Islam nasional menuduh pemerintah "ditipu" oleh Israel, dan mempertanyakan jaminan apa yang akan diberikan untuk memastikan kepulangan mereka.
"Salah satu isu yang ada adalah bagaimana memastikan hak kembalinya warga Palestina dapat dihormati karena kita tahu banyak yang khawatir kebijakan semacam ini dapat ditafsirkan dengan cara lain," ujar Abdul Kadir Jailani, Direktur Jenderal Urusan Asia, Pasifik, dan Afrika di Kementerian Luar Negeri Indonesia, seraya menekankan bahwa belum ada keputusan akhir yang dibuat terkait Galang.
“Jadi, kita harus memastikan hal ini konsisten dengan prinsip hukum humaniter internasional, khususnya bagaimana menghormati hak kembalinya warga Palestina.”
"Salah satu hal terpenting adalah kami tidak akan melakukan hal itu tanpa persetujuan dan dukungan dari para pemangku kepentingan terkait, khususnya otoritas Palestina dan negara-negara di kawasan," tambahnya. "Implementasi rencana ini memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, terutama dari segi politik dan teknis."
Indonesia berhasil melaksanakan operasi udara kemanusiaan kedua di wilayah Gaza dalam dua hari minggu ini, sebuah langkah yang menurut Jailani difasilitasi dengan dukungan dan koordinasi dari negara tetangga Yordania.
Selain itu, sekitar bulan Juli ini bahwa badan mata-mata Israel, Mossad, telah mengunjungi Washington untuk mencari dukungan AS dalam meyakinkan negara-negara lain untuk menerima ratusan ribu warga Palestina dari Gaza, dengan Indonesia di antara beberapa negara yang dilaporkan menerima gagasan tersebut.
Setiap relokasi permanen akan menjadi sangat kontroversial di Indonesia, tetapi sejauh ini, kritik terhadap rencana Gaza relatif teredam di negara Asia Tenggara tersebut.
"Saat ini ada begitu banyak isu yang menjadi berita utama, jadi sejujurnya, isu Gaza tidak terlalu banyak diberitakan di media," kata analis politik Kennedy Muslim. "Isu itu bukan isu besar di Indonesia saat ini."
Anggota parlemen Laksono menekankan bahwa tindakan apa pun untuk menerima warga Palestina dari Gaza akan bersifat sementara, dengan koordinasi dengan badan-badan seperti UNRWA dan ICRC untuk menetapkan dokumentasi yang jelas, catatan medis, dan protokol repatriasi.
“Tujuan kami adalah menyediakan perawatan, bukan pemukiman kembali, dan untuk mendukung kepulangan mereka setelah kondisi di Gaza memungkinkan,” ujarnya.
“Ini adalah usaha yang rumit, dan kami sepenuhnya menyadari sensitivitas geopolitik yang terlibat.”